Bupati Disinyalir Intervensi Koalisi Besar Terselubung di Parlemen

KRC,Bondowoso
Seluruh anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Pesatuan Pembangunan (FPP) saat sidang paripurna penetapan alat kelengkapan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Bondowoso, Selasa (17/11/2009) berbuntut aksi walkout (WO).

Kedua fraksi itu bersikeras melakukan aksi WO karena rapat itu menurut mereka menyalahi tata tertib yang telah dibuat bersama. Dan sidang paripurna itupun tetap dilanjutkan untuk membentuk kelengkapan DPRD dengan hanya diikuti oleh 32 anggota dewan.

Kepada sejumlah wartawan usai rapat digelar Wakil Ketua DPRD Syamsul Hadi mengatakan bahwa sikap yang telah dilakukan merupakan langkah pilihan politik. Artinya, mereka akan mendudukkan proses yang terjadi di institusi dewan itu adalah sebuah proses kebersamaan. Hal ini adalah sebagai bentuk pencerahan bahwa kita boleh berbeda, agar dapat menemukan titik kesamaan,” ujarnya.

Menanggapi aksi WO yang dilakukan oleh fraksi FKB dan FPP, Ahmad Dhafir Ketua DPRD Bondowoso menjelaskan jika pihaknya seringkali menyampaikan, bahwa pimpinan dewan itu hanya memfasiltasi kelengkapan dewan segera dibentuk sesuai pengajuan dari fraksi fraksi partai, dan “saya ini Ketua Dewan bukan Kepala Dewan”, ucapnya.

Narasumber terpercaya Koran Rakyat mendapatkan kabar hangat sebelum sidang paripurna penetapan alat kelengkapan tersebut dilakukan oleh para anggota legislatif, mengenai terbentuknya koalisi besar terselubung di parlemen. Partai yg disebut-sebut berkoalisi tersebut antara lain PKNU, Golkar, PDI-P dan PKS. Bahkan terdengar santer kalau Bupati Amin Said Husni disinyalir “intervensi” dengan menyetujui akan koalisi besar itu untuk posisi Ketua Komisi di Legislatif, sampai ada “pakta kesepakatan” yang kemudian “hilang”, namun hal itu dibantah Amin ketika dikonfirmasi.

Sekedar diketahui hasil penetapan Ketua Komisi dengan duduknya Golkar sebagai Ketua Komisi I (yang berjumlah 17 anggota), PKS Ketua Komisi II, PKNU Ketua Komisi III , IV dan Ketua BK (Badan Kehormatan), serta PDI-P Ketua Banleg (Badan Legislasi), sedangkan untuk PKB, PPP dan Demorat pada pertarungan di Komisi, BK dan Banleg hanya mendapatkan posisi dibawah Ketua Komisi, Ketua BK dan Ketua Banleg. (Gho)

PDIP Isyaratkan ke Jalal

KRC, JEMBER -
DPC PDIP memang belum memutuskan siapa figur calon bupati (cabup) yang akan diusung dalam pilkada 23 Juni 2010 mendatang. Ini lantaran, kepastiannya masih menunggu rapat kerja cabang khusus (rakercabsus) yang rencananya akan digelar Februari 2010 nanti. Kendati begitu, sudah menguat di akar rumput PDIP, ada rencana untuk mengusung kembali incumbent Bupati Jember M.Z.A Djalal sebagai cabup dari PDIP.

"Dari pengamatan kami, banyak kader PDIP yang tetap mendukung Bupati Djalal untuk maju lagi," ujar Yusuf Iskandar, wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Politik DPC PDIP Jember, kemarin.

Meski demikian, DPD PDIP tetap akan melakukan penjaringan bacabup dan bacawabup. "Rakercabsus digelar usai munas DPP PDIP Januari nanti," ujarnya. Karena itu, diperkirakan rakercabsus DPC PDIP baru dilaksanakan Februari 2009.

Dalam rakercabsus itu, kata dia, akan dipilih tiga pasangan yang akan diajukan ke DPP PDIP. Dari tiga pasangan tersebut, hanya satu pasangan yang akan mendapatkan rekomendasi dari DPP PDP untuk diusung dalam pemilihan bupati (Pilbup) Jember. "Keputusan akhir di tangan DPP PDIP," tegasnya.

Dia menambahkan, sebelum menggelar rakercabsus, DPP PDIP akan melakukan penjaringan terhadap bacabup dan bacawabup. "Penjaringan akan dimulai sekitar Januari 2010," ungkapnya. Hasil penjaringan itu akan dibawa ke rakercabsus untuk diputuskan DPC PDIP, DPAC, dan ranting PDIP Jember.

Penjaringan itu, sambung dia, untuk meminimalisasi permainan negatif di tingkat bawah. "Kami tidak ingin ada permainan. Makanya, penjaringan tetap dilakukan," ujarnya.

Selain menyiapkan bacabup dan bacawabup sendiri, DPC PDIP kini juga aktif melakukan penjajakan terhadap partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD. "Komunikasi politik sudah mulai kami jalin. Termasuk dengan Partai Gerindra yang sudah memulai koalisi di fraksi DPRD," ujarnya.

Dukungan terhadap Bupati Djalal dan Kusen Andalas juga muncul saat DPC PDIP menggelar acara di Aula Gedung Serbaguna beberapa waktu lalu. Saat itu, ketua DPW PDIP Jawa Timur Sirmaji juga mengisyaratkan memberikan dukungan kepada duet incumbent. Hanya saja, keputusan tetap berada di tangan rakercabus dan DPP PDIP di Jakarta.

Sementara itu, DPD PAN Jember juga mulai mengerucutkan bakal calon bupati (bacabup) yang akan diusung 2010 mendatang. Setidaknya ada tiga nama yang berpotensi untuk diusung DPD PAN Jember masuk bursa pemilihan bupati (pilbup) 2010 mendatang.

Mereka adalah mantan anggota DPR RI, KH Lutfi Ahmad dari pesantren, mantan anggota DPRD Jember Rendra Wirawan dari unsur pemuda dan Evi Lestari, anggota DPRD Jember dari unsur perempuan. "Dari beberapa nama yang dibahas mengerucut jadi tiga,''kata Rendra Wirawan, Bendahara DPD PAN Jember.

Menurut dia, ketiga nama itu masih akan dijaring lagi melalui mekanisme yang mengacu pada aturan dari DPP PAN Pusat. "Tetap melalui mekanisme penjaringan","ujarnya. Sebab, DPD PAN Jember masih sangat terbuka kepada kandidat yang lain. Apalagi, DPD PAN Jember tidak bisa memberangkatkan sendiri kandidatnya ke pilbup.

Dengan tiga kursi di DPRD Jember, masih dibutuhkan koalisai dengan partai politik (parpol) lainnya. "Kami sudah mulai melakukan penjajakan informal,"kata Agus Widianto, pengurus DPD PAN lainnya. Antara lain, dengan PKNU, Partai Hanura, PKB, PPP dan beberapa parpol lainnya.

Menurut Kabid Pemberdayaan Masyarakat Ancab GP Anshor Puger itu, DPD PAN Jember terus aktif menjalin komunikasi politik dengan parpol lainnya. "Kami masih terbuka denganm parpol manapun,"imbuh anggota Komisi B DPRD Jember itu. Terutama komunikasi dengan koalisi besar pengusung SBY dalam pilpres 2009 lalu.

Evi Lestari, saat di konfirmasi RJ mengaku siap menjalankan amanah. "Informasi yang masuk, saya mauk bursa. Kalau itu memang perintah dari partai saya akan siap setiap saat,"ungkap wakil ketua komisi A DPRD Jember itu. Dosen Unmuh Jember itu menilai amanah partai termasuk amanah dari Rakyat Jember. (dd)

Rektor Unej Tak Setuju Unas Jadi Sarana Masuk PTN

KRC, JEMBER -
Rektor Universitas Jember (Unej) Tarcisius Sutikto menegaskan, belum saatnya Ujian Nasional (Unas) tingkat SMA sederajat menjadi standar masuk perguruan tinggi negeri. Kata dia, masih butuh waktu lama untuk menjadikan hasil unas sebagai standar masuk PTN.

"Saya kira belum saatnya. Sudahlah, buat apa mewacanakan unas menjadi standar masuk PTN. Lebih baik, PTN membahas rencana menuju PTN berstandar internasional," terangnya. Bahkan, dia mengakui telah menghubungi rekan-rekan sejawatnya, sesama rektor PTN, untuk lebih mengutamakan rencana peningkatan mutu PTN, daripada membahas wacana hasil Unas yang akan dijadikan standar masuk PTN itu.

Sutikto bukannya tidak setuju. Menurut dia, sampai saat ini Unas dianggapnya belum kredibel untuk memenuhi standar masuk PTN. Belum kredibelnya hasil Unas itu ditunjukkan dengan banyaknya kecurangan yang terjdai mulai dari pendistribusian soal, hingga pengumpulan soal setelah dikerjakan oleh peserta.

"Dalam semua lini, sangat mungkin terjadi kecurangan. Sehingga kurang pas untuk menjadi syarat masuk PTN," tukasnya. Apalagi, dalam pelaksanaan Unas masih meminta bantuan pengawasan dari PTN, yang semakin menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap kejujuran pelaksanaan Unas.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa belum ada kesiapan dari pendidikan jenjang menengah untuk mempersiapkan muridnya mengikuti ujian yang berstandar nasional.

"Nah, kalau masih seperti itu, apa ya mungkin mahasiswa yang masuk PTN itu akan kredibel," tanyanya. Itu sebabnya, PTN-PTN di Indonesia masih memilih untuk menyeleksi calon mahasiswanya melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), atau melalui seleksi lokal di masing-masing PTN. Dengan langkah ini, PTN berharap bisa menerima mahasiswa baru dengan kualifikasi maksimal.

Apalagi, sebenarnya PTN telah memberi penghargaan pada lulusan SMA sederajat yang berprestasi melalui jalu PMDK. Sehingga, tidak perlu menjadikan Unas sebagai standar masuk PTN. Dia menambahkan, jika suatu saat nanti pendidik di jenjang pendidikan menengah sudah memahami pentingnya pendidikan yang jujur dan kredibel, mungkin hasil Unas bisa menjadi syarat masuk PTN.

Sutikto menambahkan, PTN, seperti Unej, juga sudah memfasilitasi putra daerah untuk masuk ke Unej melalui seleksi lokal. "Jadi, kami sudah memberi kesempatan anak-anak asli Jember yang ingin masuk Unej. Kalau standar nasional itu merupakan langkah kami untuk menjaga mutu mahasiswa yang masuk ke Unej," pungkasnya. (tt)

Pendopo Pemkab Ambrol

KRC, Jember
Tak ada angin tak ada hujan, namun kap Pendapa Wahyawibawagraha Pemkab Jember ambrol. Ambrolnya kap pendapa di bagian pojok ini terjadi sekitar pukul 16.30. Kontan, kejadian tersebut menjadi tontonan warga sekitar yang kaget amborlnya kap menimbulkan suara gemuruh.

"Suaranya seperti gempa. Saya langsung keluar melihat," kata Bu Amra, salah satu warga yang tinggal di dekat Pendapa Wahyawibawagraha, kemarin. Dia mengaku kaget ketika mendengar suara gemuruh. Seteleh dilihat, pojok bangunan utama pendapa Wahyawibawagraha Pemkab Jember sudah ambrol.

"Begitu saya lihat, tinggal kepulan debu membumbung ke atas," ujarnya. Berikutnya, dia melihat petugas berbondong-bondong ke tempat kejadian.

Sudarsono, salah satu warga yang bisa berada di pendapa juga mengaku bergegas menjuru arah gemuruh tersebut. "Saya dan warga lain langsung berlari. Yang terlihat hanya debu yang berterbangan," ungkap Sudarsono.

Sedangkan sisa kap pendapa yang ambrol ke bawah tidak terlihat dari luar. Pasalnya, arah pandangan mata tertutup oleh pagar Pendapa Wahyawibawagraha di bagian Barat.

Dia menceritakan, saat kejadian, dia bersama tukang becak lainnya mangkal di belakang pendapa Wahyawibawagraha. Saat asyik ngobrol, dia mendengar suara gemuruh. Setelah dilihat, kap bangunan utama Pendapa Wahyawibawagraha ambrol ke bawah.

Kap Pendapa Wahyawibawagraha yang berada di lantai dua di bagian Timur ambrol sekitar 2,5 meter. Sedangkan kap bagian barat sekitar 2 meter. Kap yang ambrol menimpa teras bangunan belakang. Akibatnya, teras yang panjangnya sekitar enam meter ikut ambrol ke bawah.

Untung tidak ada orang atau kendaraan di bawah kap yang terletak di atas ruang tamu bupati Jember M.Z.A Djalal tersebut. Padahal, biasanya tempat tersebut dijadikan tempat parkir mobil atau kendaraan bermotor. "Saya sempat tanya petugas, tidak ada korban manusia atau kendaraan," ungkap Sudarsono.

Dia mengaku sedikit mengetahui riwayat Pendapa Wahyawibawagraha. "Kalau tidak salah bangunan itu (pendapa Wahyawibawagraha, Red) direhab sekitar 1998," ujarnya. Saat itu, Sudarsono menjadi salah satu pekerja yang mengerjakan.

"Saat itu, saya bagian ngecor. Kalau kap ada bagian sendiri," terangnya. Dia menjelaskan, perbaikan Pendapa Wahyawibawagraha itu dilakukan menjelang masa akhir jabatan Bupati Winarno. Dia masih ingat ketika bangunan Pendapa Wahyawibawagraha diterima oleh Bupati Winarno.

Diperkirakan, kata dia, ambrolnya kap pendapa Wahyawibawagraha itu akibat kupingan kayu yang menjadi penahan patah. "Sepertinya batang kayu penahan yang patah. Lihat, ada kayu yang tampak patah," ujarnya sambil menunjuk ke arah sisa kayu yang masih menggelantung di bangunan utama Pendapa Wahyawibawagraha.

Sementara itu, hingga tadi malam, RJ belum berhasil mengkonfirmasi pihak Pemkab Jember. Saat dihubungi lewat telepon seluler, baik Kepala Bagian Humas Pemkab Jember Agoes Slameto maupun Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Drs Widi, tidak ada jawaban dari yang bersangkutan. (gha)

Kunjungan Kapolda Baru Masih Enggan Bicara Dengan Wartawan

KRC, Bondowoso
Kapolda Jatim Brigjen Pol Pratiknyo kemarin melakukan kunjungan kerja di Polwil Besuki, Polres Bondowoso, dan Brimob Bondowoso. Dalam kunjungan kerja tersebut, Pratiknyo memberikan pengarahan tertutup kepada anggota Satreskrim, Satintelkam, Satsamapta, dan Satlantas Polwil Besuki da Polres Bondowoso di Mapolwil Besuki.

Tapi sayangnya, sejumlah wartawan cetak dan elektronika yang menunggu sekitar lima jam dari pukul 08.00 hingga pukul 13.00 WIB, tak mendapat keterangan langsung dari Pratiknyo mengenai pertemuannya dengan jajaran Polwil Besuki dan Polres Bondowoso tersebut. Itu karenakan, Kapolda Jatim yang menggantikan Irjen Pol Anton Bahrul Alam menghindari wawancara wartawan dengan alasan padatnya kunjungan kerja.

Meski begitu, wartawan tetap berusaha mengkonfirmasi karena sebelumnya Pratiknyo mengatakan akan menemui setelah selesai pertemuan tertutup dengan jajaran Polwil Besuki da Polres Bondowoso. Tapi, tidak kesampaian karena wartawan dilarang anggota Provost Polwil Besuki. Akibatnya, wartawan sempat adu argumentasi sekitar sepuluh menit dengan anggota provost yang mengaku hanya melaksanakan perintah. "Saya hanya menjalankan perintah kalau bapak kapolda tidak bersedia diwawancarai," kata salah seorang anggota provost.

Kesan Pratiknyo menghindari wartawan juga terlihat saat mengunjungi Mapolres Bondowoso. Meskipun wartawan mengejar dan meminta izin sebentar untuk wawancara mengenai maksud kunjungan kerja di Bondowoso, namun alumni Akpol 1977 ini tetap menghindar. Setelah mengunjungi Markas Brimob di Tenggarang, Pratiknyo meninggalkan Bondowoso naik helikopter dari lapangan Perintis Bondowoso sekitar pukul 15.30 langsung menuju Surabaya.

Kaur Protokol Kapolda Jatim AKP Deny Susanto yang menemui wartawan menjelaskan permasalahan Pratiknyo enggan diwawancarai. Dia mengatakan, Pratiknyo tidak bersedia menemui wartawan karena jadwal kunjungan kerjanya sangat padat. Sehingga, menurut Deny, Pratiknyo tidak memiliki waktu untuk diwawancarai wartawan. "Kami mohon maaf. Mari kita saling memahami dan menghormati. Jadwal kerja bapak sangat padat, sehingga tidak ada waktu melakukan wawancara dengan wartawan," katanya.

Penjelasan Deny tidak memuaskan para wartawan. Mereka tetap meminta waktu sebentar mewawancarai Pratiknyo. Tapi, usaha para watawan menemui Pratiknyo tetap tidak berhasil dan hanya bisa menunggu di halaman depan Mapolwil Besuki dengan ditemani Kanit Provost Polwil Besuki AKP Rodiq.

Sementara itu Kapolwil Besuki Kombes Pol Imam Djauhari usai melepas Kapolda Jatim di Lapangan Perintis Polres Bondowoso kemarin sore mengatakan, maksud kunjungan kerja kapolda di Polwil Besuki, Polres Bondowoso,dan Brimob Bondowoso memberikan motivasi kepada semua anggota polisi untuk bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan rasa aman kepada masyarakat. "Itu maksud kunjungan kerja kapolda dan tidak ada pesan khusus kepada Polwil Besuki," kata Imam. (gho)

Akibat Gagal Ginjal Panggah Gagal Ke Tanah Suci

KRC, Jember
Penyakit gagal ginjal membuat Panggah, 55, warga Kelurahan Patrang tidak bisa menunaikan ibadah haji. Panggah termasuk calon jamaah haji (CJH) kloter 71 yang seharusnya berangkat kemarin (12/11). Lantaran sakit yang dideritanya, dia harus terbaring di rumah sakit PTPN Jember.

Padahal, dalam tes kesehatan tahap pertama dan kedua, Panggah dinyatakan sehat. Meskipun, waktu tes kesehatan pertama, tekanan darahnya sangat tinggi. "Bapak disarankan untuk istirahat sebelum berangkat," ujar Evi, anak pertama Panggah.

Kata dia, hari Sabtu, penyakit Panggah kambuh dan harus masuk ke rumah sakit guna menjalani cuci darah."Awalnya, Depag memberi toleransi kepada bapak untuk pergi haji. Walaupun dia masih harus rutin cuci darah," ujarnya.

Rencananya Panggah akan menggunakan kursi roda saat menjalankan ibadah haji dan akan diberikan fasilitas berupa pendamping untuk mendorong kursi roda.

Setelah tiga hari menginap di rumah sakit, Panggah memberanikan diri untuk keluar dari rumah sakit. Urusan-urusan administrasi sudah mulai dilengkapinya. Koper pun sudah siap dibawa ke Surabaya. Namun, mendengar saran-saran dari KH Nasihin dan dokter Sugeng yang merawatnya, akhirnya dia merelakan tidak menunaikan ibadah haji tahun ini.

Panggah sudah mulai daftar sekitar dua tahun lalu. Persiapan juga sudah dijalani. Persiapan mental maupun fisik (kesehatan) tidak pernah diabaikannya. "Ini namanya cobaan. Mau gimana lagi," ujar putri sulung ini.

Dengan kondisi tersebut, Panggah mengaku psarah. "Saya hanya pasrah dan ikhlas saja menerima ini," ujar Panggah yang terlihat masih terengah-engah nafasnya. Tidak berangkatnya Panggah bukan berarti kesempatan beribadah haji hilang. Pria pensiunan Telkom ini akan berangkat haji tahun depan (2010).Evi mengaku, status bapaknya saat ini ditunda. Jika berangkat tahun ini, dia khawatir terjadi apa-apa di Mekkah saat menunaikan ibadah haji.

Sementara itu, pemberangkatan CJH kloter 71 tidak berbeda dengan pemberangkatan kloter sebelumnya. Isak tangis mengiringi pemberangkatan CJH, kemarin.

Upacara pemberangkatan kemarin tampak di Ponpes Darul Hikmah Kranjingan, Sumbersari. Keberangkatan dilepas sekitar pukul 10.00. Suasana pemberangkatan terlihat cukup ramai karena jumlah CJH yang berangkat kemarin mencapai 365 CJH dengan menggunakan tujuh bus.

Meskipun CJH baru diberangkatkan sekitar 10.00, namun sejak pukul 07.00, para CJH dan pengantar sudah mulai berdatangan menuju aula Ponpes Darul Hikmah.

Tercatat, dari 365 CJH yang diberangkatkan kemarin, Fadzila Syahilindra Al Ardi, 19, warga Perum Vila Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, termasuk CJH termuda.(tt)

UPK Gerdu Taskin Pinjami Modal Usaha Kecil Masyarakat

KRC, Bondowoso-
Program Gerdu Taskin (GT) tahap awal Propinsi Jawa Timur tahun 2009 di Kabupaten Bondowoso meliputi 4 desa sasaran yaitu : Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan (106.950.000,-), Desa Tegaljati Kecamatan Sumber Wringin (93.000.000,-), Desa Banyuwuluh Kecamatan Wringin (125.550.000,-) dan Desa Gadingsari Kecamatan Pakem (102.300.000,-).

Program GT Tahap awal meliputi kegiaan Tridaya yaitu Pemberdayaan Manusia (10% dari alokasi anggaran), Pemberdayaan Usaha (60%) dan Pemberdayaan Lingkungan (30%). Tujuan GT mewujudkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan fokus untuk pengembangan usaha ekonomi produkif rumah tangga miskin melalui pendekatan tridaya.

Adi Kriesna SH selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) pada program GT menerangkan bahwa Pada Pemberdayaan Manusia (PM) diperuntukkan bagi rumah tangga miskin rentan (RTMR) yang sudah diklarifikasi dan diklasifikasi berdasarkan data kemiskinan (BLT atau Askeskin). PM berupa peningkatan gizi bagi para RTMR yaitu warga miskin yang tidak mempunyai kemampuan usaha dan tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan gizinya sehari-hari terutama jompo, cacat fisik dan janda tua. Dan sudah ada realisasi kepada masyarakat berupa bahan makanan seperti susu, mie instant, beras serta beberapa daftar lainnya.


Untuk Pemberdayaan Usaha (PU) yakni berupa simpan-pinjam, dan kriteria yg berhak untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah rumah tangga potensi (rumah tangga yg sedang mempunyai usaha kecil), seperti pedagang sayur, toko kecil peracangan. Untuk besar pinjaman yang akan diterima oleh masyarakat tergantung dari usaha yang dikelola dan hal tersebut sudah ada rumusnya. Dan Pemberdayaan Lingkunan (PL) yakni berupa fisik yang dirembug dalam sebuah musyawarah Desa.


Lebih lanjut, Kriesna menambahkan “PL di desa Tanah Wulan berupa jambanisasi memang betul-betul mampu menjawab kebutuhan RTM/RTMR”. Karena kebiasaan warga Tanah wulan yang membuang hajat disembarang tempat pekarangan, ladang, sawah, dapat berubah dengan satu sentuhan program pemberdayaan lingkungan. Selain merubah kebiasaan 16 jamban yang dibangun dengan dana GT dari Propinsi Jawa Timur turut menjaga kebersihan lingkungan dan kesehaan masyarakat.

Sangat menyenangkan menjadi TPM program GT karena sasaran kegiatan PM-nya sangat riil yakni masyarakat yang tidak mampu untuk berusaha, tidak ada yang menanggung beban hidupnya dan tidak terpenuhi kebutuhan gizinya”. Untuk kegiaan PU, alokasi anggaran sebesar 60% masih di bagi menjadi 2 sasaran program yaitu USP (usaha simpan pinjam) sebesar 80% dan USR (usaha sector riil) sebesar 20% yang dikelola oleh UPK.

Penerima USP adalah RTM berpotensi yakni RTM yang mempunyai usaha kecil, beberapa diantaranya seperti pedagang pracangan, pengrajin bambo, pedagang sayur. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan nilai usaha dan pemasukan yang diterima RTMB dengan bunga rata-rata 1,5-2%. Sedangkan terkait dengan USR dapat menjadi bagian integral dalam upaya melakukan pemberdayaan usaha ekonomi produktif. Selain itu USR turut berperan dalam meminimalisir pengangguran dan meningkatkan kapasitas SDM masyarakat desa”.

Penggunaan PL bertujuan untuk melakukan penyediaan atau perbaikan prasarana rumah tinggal RTM/RTMR dan lingkungannya, peningkatan fasilitas umum dan pengembangan kebutuhan prasarana/sarana ekonomi desa sesuai dengan kebuuhannya. “PL menjadi sangat penting jika mampu disesuaikan dengan kebutuhan mendasar RTM/RTMR, terang pria kelahiran Bondowoso ini.

Ditambahkan oleh Kepala Desa Tanah Wulan Rini Sri Ustari penerima program GT mengatakan program ini sangat menyentuh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Ketersediaan jamban di desa Tanah Wulan memang sangat diimpi-impikan oleh seluruh warga” ujarnya. Sementara Pak Dul salah satu warga dari rumah tangga miskin rentan mengatakan “enak kalau sudah ada jamban, tidak usah terburu-buru lagi jika ingin buang hajat. memang program seperti ini yang diharapkan kita”, tandasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Rudi Hartono Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) Banyu Lestari, di Desa Banyuwuluh Kecamatan Wringin. PM diperuntukkan bagi 241 rumah tangga miskin rentan berupa gula, kacang ijo, susu, kedelai, minyak tanah dan mie instan. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas diberikannya paket peningkatan gizi ini” ujar Bu Arbu’a warga desa setempat penerima bahan makanan tersebut. (gho)