Bupati Disinyalir Intervensi Koalisi Besar Terselubung di Parlemen

KRC,Bondowoso
Seluruh anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Pesatuan Pembangunan (FPP) saat sidang paripurna penetapan alat kelengkapan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Bondowoso, Selasa (17/11/2009) berbuntut aksi walkout (WO).

Kedua fraksi itu bersikeras melakukan aksi WO karena rapat itu menurut mereka menyalahi tata tertib yang telah dibuat bersama. Dan sidang paripurna itupun tetap dilanjutkan untuk membentuk kelengkapan DPRD dengan hanya diikuti oleh 32 anggota dewan.

Kepada sejumlah wartawan usai rapat digelar Wakil Ketua DPRD Syamsul Hadi mengatakan bahwa sikap yang telah dilakukan merupakan langkah pilihan politik. Artinya, mereka akan mendudukkan proses yang terjadi di institusi dewan itu adalah sebuah proses kebersamaan. Hal ini adalah sebagai bentuk pencerahan bahwa kita boleh berbeda, agar dapat menemukan titik kesamaan,” ujarnya.

Menanggapi aksi WO yang dilakukan oleh fraksi FKB dan FPP, Ahmad Dhafir Ketua DPRD Bondowoso menjelaskan jika pihaknya seringkali menyampaikan, bahwa pimpinan dewan itu hanya memfasiltasi kelengkapan dewan segera dibentuk sesuai pengajuan dari fraksi fraksi partai, dan “saya ini Ketua Dewan bukan Kepala Dewan”, ucapnya.

Narasumber terpercaya Koran Rakyat mendapatkan kabar hangat sebelum sidang paripurna penetapan alat kelengkapan tersebut dilakukan oleh para anggota legislatif, mengenai terbentuknya koalisi besar terselubung di parlemen. Partai yg disebut-sebut berkoalisi tersebut antara lain PKNU, Golkar, PDI-P dan PKS. Bahkan terdengar santer kalau Bupati Amin Said Husni disinyalir “intervensi” dengan menyetujui akan koalisi besar itu untuk posisi Ketua Komisi di Legislatif, sampai ada “pakta kesepakatan” yang kemudian “hilang”, namun hal itu dibantah Amin ketika dikonfirmasi.

Sekedar diketahui hasil penetapan Ketua Komisi dengan duduknya Golkar sebagai Ketua Komisi I (yang berjumlah 17 anggota), PKS Ketua Komisi II, PKNU Ketua Komisi III , IV dan Ketua BK (Badan Kehormatan), serta PDI-P Ketua Banleg (Badan Legislasi), sedangkan untuk PKB, PPP dan Demorat pada pertarungan di Komisi, BK dan Banleg hanya mendapatkan posisi dibawah Ketua Komisi, Ketua BK dan Ketua Banleg. (Gho)